FKPAR SUMBAR Peringatan 16 Hari Aktivisme

Sabtu, 26 Maret 2016 Posted Administrator FKPAR

(Ditulis oleh Ayu Sri Wahyuni, Staf Lapang LP2M Padang)

 

Dalam rangka merayakan 16 Hari Aktivisme, pada tanggal 3 Desember 2015 Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) bersama dengan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera Barat mengadakan Dialog Publik bersama dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang akan maju pada PILKADA tanggal  9 Desember 2015.

 

Dengan tema “ Membangun Komitmen Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan/HAP ”. Dialog ini diharapkan membuka pintu bagi perempuan untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan serta aspirasi untuk mendesak  calon pemimpin peduli dengan perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan HAP.

 

Walaupun keinginan untuk bertemu dengan kedua pasangan calon tidak terpenuhi, karena hanya Tim Sukses nomor urut 2 yang datang memenuhi undangan, tidak mengecilkan semangat peserta yang tergabung dalam FKPAR SUMBAR untuk menyampaikan aspirasinya.

 

Salah satu hasil kegiatan adalah penandatangan kontrak politik oleh Tim Sukses pasangan calon Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc. dan Drs. H. Nasrul Abit, MBA yang berisi;

1.       Menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan hukum yang mendukung pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan.

2.       Mengimplementasikan falsafah hidup Minangkabau “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dengan meluruskan penafsiran dan praktek adat dan agama yang sesungguhnya, sebagai upaya mengembalikan peran dan posisi perempuan Minangkabau yang sesungguhnya.

3.       Mendukung berbagai kegiatan komunitas perempuan Sumatera Barat untuk memperjuangkan Hak Asasi Perempuan.

4.       Pemerintah menjamin perbaikan mutu dan akurasi data kemiskinan di Sumatera Barat.

5.       Pemerintah menjamin tersedia paket pendidikan A, B, dan C tanpa berbayar, sehingga perempuan miskin mendapatkan akses paket pendidikan tersebut.

6.       Pemerintah menjamin ketersediaan layanan menyeluruh bagi perempuan miskin untuk kesehatan reproduksi khususnya Tes IVA, Papsmear yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan.

7.       Pemerintah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dan menindak tegas pelaku kekerasan khususnya pelaku kekerasan seksual.

8.       Pemerintah menjamin akses pekerjaan yang layak bagi perempuan pekerja rumahan.

9.       Peningkatan kemandirian pangan dan pengembangan agribisnis berbasis pangan lokal untuk mendorong produk usaha olahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

10.   Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulanan bencana alam yang adil gender.

 

Membangun komitmen pemerintah dalam bentuk kontrak politik merupakan langkah awal untuk perjuangan FKPAR Sumbar dan akan terus mengawal implementasinya.

Bagikan Halaman Ini